PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN ( PDI-P )

Ketua Umum	: Megawati Soekarnoputri
Sekretaris Jendral	: Tjahjo Kumolo
Didirikan	: 1 Februari 1999
Kantor Pusat	: Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Ideologi	: Marhaenisme
Kursi Di DPR (2009)	: 95 / 560
	Situs	: www.pdiperjuangan.or.id

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI-P dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, namun setelah peristiwa inilah, namanya dikenal diseluruh Indonesia.

Setelah dibukanya kehidupan kepartaian politik oleh Presiden Habibie, untuk menyongsong Pemilu 1999, PDI-P didirikan. Dalam Pemilu ini, PDI-P memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi. Walaupun demikian, PDI-P gagal membawa Megawati ke kursi kepresidenan, karena kalah voting dalam Sidang Umum MPR 1999 dari Abdurrahman Wahid, dan oleh karenanya Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada tahun 2001, PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi presiden.

Dalam Pemilu Legislatif 2004, perolehan suara PDI-P turun ke peringkat kedua, dengan 109 kursi. Untuk Pemilu Presiden 2004, PDI-P kembali mencalonkan Megawati sebagai calon presiden, berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden.

Kongres I PDI-P berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2000.

 

Visi & Misi

 

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945, PDI Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bersama di atas.Untuk itu, PDI Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat. Sebagai alat rakyat, PDI Perjuangan bertugas untuk:

 

Pertama, mewujudkan amanat penderitaaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kedua, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai.

Ketiga, mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas.

 

Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI Perjuangan melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur;

Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat;

Memperjuangkan kepentingan rakyat  di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis; dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dankeadilan sosial.Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa;

Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;

Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila; dan

Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

 

Susunan Pengurus Partai

Ketua Umum	: Hj. Megawati Soekarnoputri
Sekretaris Jendral	: Tjahjo Kumolo
Wasekjen Internal	: Eriko Sotarduga
Wasekjen Program	: Achmad Basarah
Wasekjen Kesekretariatanl	: Hasto Kristiyanto
Bendahara Umum	: Olly Dondokambey
Wakil Bidang Internal	: Rudianto Tjen
Wakil Bidang Program	: Juliari Peter Batubara
Ketua Bidang Kehormatan	: Sidharto Danusubroto
Ketua Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga	: Puan Maharani, S.Si
Ketua Bidang Keanggotan, Kaderisasi dan Rekrutmen	: Idham Samawi
Ketua Bidang Organisasi	: Drs. Djarot Saiful Hidayat MS
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi	: Rano Karno
Ketua Bidang Sumber Daya dan Dana	: Drs. Effendi MS Simbolon, MSi
Ketua Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan	: Ir. Mindo Sianipar
Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja	: dr. Ribka Tjiptaning
Ketua Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kebudayaan	: Prof. Hamka Haq
Ketua Bidang Industri, Perdagangan, Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi	: Ir. Nusyirwan Soejono
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	: Maruarar Sirait
Ketua Bidang Perumahan, Infrastruktur dan Transportasi	: Drs. I Made Urip
Ketua Bidang Energi dan Pertambangan	: Ir. Bambang Wuryanto
Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan	: Ir. M. Prakosa
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan	: Ir. Emir Moeis
Bidang Hukum, HAM dan Peraturan dan Perundangan	: Trimedya Panjaitan, SH, MH
Ketua Bidang Pertahanan dan Hubungan Internasional	: Dr. Andreas Hugo Pareira
Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	: Komaruddin Watubun